Bersama FSPPB, Serikat Pekerja Celebes Pertamina UPms VII Tolak Privatisasi/Swatanisasi Pertamina dan Afiliasinya

SULSEL - Serikat Pekerja Celebes Pertamina UPms VII mengungkapkan, berdasarkan pencermatan terhadap konstelasi yang terjadi di Perusahaan pasca restrukturisasi/holdingisasi PT Pertamina (Persero) yang mana Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) pernah menggugat aksi korporasi karena dinilai Pertamina akan keluar dari khitohnya dalam menjalankan penugasan negara untuk memberikan sebesar-besar manfaat bagi rakyat Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33.

Menurut pihak Serikat Pekerja Celebes Pertamina UPms VII, sesuai dengan yang sudah FSPPB perkirakan dahulu, saat ini mulai terbukti yaitu telah terjadi proses Privatisasi PT.

Baca juga: Bawa Kabur Motor,  Kolaborasi Polres Bantaeng dan Jeneponto Amankan Pelaku

"Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang dilakukan melalui aksi korporasi Initial Public Offering (IPO) atas kepemilikan Negara melalui BUMN Pertamina di PT. PGE oleh Pemerintah melalui Kementerian terkait, dimana patut diduga bahwa aksi korporasi tersebut tidak berlandaskan kajian yang prudent dan tanpa due dilligence yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga merugikan negara serta berpotensi adanya pelanggaran atas hukum yang cenderung menguntungkan sekelompok/golongan tertentu, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum, " ujar Ketua Umum Serikat Pekerja Celebes Pertamina UPms VII, Fakhrul Islam lewat keterangan tertulisnya, Rabu 15 Februari 2023.

Untuk diketahui bersama, bahwa PT. PGE sebagai bagian dari Afiliasi Pertamina, selama ini baik baik saja. PT. PGE telah mencapai begitu banyak prestasi dan terus tumbuh sebagai salah satu perusahaan yang mengelola energi terbarukan serta menjadi masa depan elektrifikasi Indonesia di sektor hulu.

Baca juga: Polsek Sukamaju Polres Luwu Utara Ungkap Pencurian Puluhan Roda Dua

Negara Indonesia memiliki kurang lebih 40% cadangan geothermal dunia dengan potensi cadangan 25.4 Giga Watt atau setara dengan 25.4 Milyar Watt yang menjadikan Indonesia sebagai Negara pemilik cadangan terbesar di dunia atas sumber energy geothermal yang bersih, ramah lingkungan dan terbarukan sekaligus yang secara terus menerus disediakan oleh Tuhan melalui gunung-gunung api di seluruh wilayah Indonesia.

Sampai dengan Tahun 2022 PT. PGE memegang kuasa atas WKP Panas Bumi terbesar di Indonesia dengan total 13 Wilayah Kerja. Dengan kapasitas total PLTP di Indonesia sebesar 2.292 Mega Watt, sebanyak 82% berdiri di WKP milik PGE baik dengan skema operasi sendiri ataupun Joint Operation Contract.

Baca juga: Camat Liukang Tangaya M Adil: Sudah Ditemukan Setelah Enam 6 Hari Terapung di Laut

PT. PGE mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun, berbagai penghargaan juga terus diraih oleh PT. PGE dengan tetap 100% milik Pertamina.

Penghargaan dimaksud diantaranya adalah meraih Proper Emas selama 12 tahun berturut-turut dari Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia. Selain itu PT.

Baca juga: Dinilai Rawan Dikorupsi, Fraksi PKB Minta Bupati Bantaeng Hentikan Pengadaan Lampu Jalan Desa

PGE juga meraih Index ESG tertinggi dari 679 Perusahan utility dan renewable power production di seluruh dunia serta banyak penghargaan-penghargaan lainnya.

Lebih lanjut, Serikat Pekerja Celebes Pertamina UPms VII menyampaikan, dalam hal pendanaan investasi, PT. PGE juga tidak pernah kesulitan mendapatkan mitra strategis dalam setiap proyek pengembangan bisnisnya termasuk sangat mudah dalam mendapatkan dana murah/ soft loan.

Baca juga: Puluhan Motor Terjaring, Persiapan Balap Liar Tampa Plat di Amankan Polisi

Faktanya, kata Fakhrul Islam, saat ini PT. PGE telah dan sedang bekerja sama dengan banyak pihak sebagai lender strategis dan mendapatkan bunga pinjaman lunak seperti : World Bank dengan Fix Rate 0.5 % Per Tahun selama 40 Tahun plus Grace Priode 10 Tahun, JICA (Japan International Cooperation Agency) dengan Interest Rate sebesar 0.6 % per tahun untuk tranche ke-1 dan sebesar 0.01% per tahun fix rate di tranche ke 2 dengan tenor 40 Tahun plus Grace Periode 10 Tahun serta masih banyak lagi yang lainnya.

Sehingga, lanjutnya, FSPPB beserta seluruh konstituen sama sekali tidak menemukan urgensi dari rencana IPO selain untuk menjual Asset kepada pihak swasta/asing yang menguntungkan para pemburu rente yang nihil nasionalisme.

"Bagaimana tidak, nilai diharapkan dari IPO dengan pelepasan saham kepemilikan 25% hanya berkisar 9.7 Triliun. Hal ini dilakukan di tengah semua kemudahan, di tengah semua pencapaian berbagai prestasi PT. PGE. Apalagi saat ini Pertamina sebagai holding dengan penguasaan di sektor hulu migas mencapai 65% serta semua upaya efisiensi dan optimasi bisnis di bawah kepemimpinan Ibu Nicke Widyawati dan di masa Kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden RI sedang mengukir sejarah keuntungan tertinggi sepanjang sejarah dengan torehan laba tidak kurang dari 57 triliun di tahun 2022, bahkan di masa-masa pandemi dan krisis yang belum berakhir, " jelasnya.

"Lalu ada apa dengan Manajemen PT. PGE? atau Apakah ada pihak lain yang harus bertanggung jawab atas semua ini? Selain hal tersebut patut diduga pula, bahwa akan terjadi lagi aksi korporasi serupa terhadap badan usaha strategis lainnya yang merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di tubuh Pertamina seperti yang sudah banyak kita baca di media masa dan lini media publik lainnya, " imbuhnya.

Atas hal tersebut, maka FSPPB sebagai induk organisasi yang beranggotakan 25 (dua puluh lima) Serikat Pekerja di lingkungan Pertamina sesuai perannya dalam ikut menjaga kelangsungan bisnis Perusahaan dan tanggung jawab moral sebagai anak bangsa dalam kaitan menjalankan bisnis Perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak, secara tegas dengan ini MENOLAK aksi korporasi yang melakukan privatisasi PT. PGE melalui IPO dan menuntut penghentian semua upaya privatisasi seluruh unit usaha Pertamina.

Baca juga: Residivis Bertato Mantan Pembunuh Anggota TNI Bersimpuh Darah Saat Bersinggungan Dengan Anggota Yonzipur 8/SMG

"Serta dengan ini men-declare situasi Darurat Privatisasi/Swastanisasi Pertamina dan Afiliasinya, " tegas FSPPB.

"Dalam suasana hati yang lirih kita semua sedang bertanya-tanya : Apa alasan yang membenarkan aset milik Negara menjadi bukan lagi milik Negara, lalu untuk dijual kepada swasta dan Asing? Terlalu banyak nyawa melayang, terlalu banyak darah tertumpah, terlalu banyak air mata dan harta yang telah dikorbankan oleh para pejuang untuk memerdekakan Indonesia 100% dari panjajahan di masa lalu. Terlalu banyak pengorbanan dan upaya nasionalisasi energi dan migas di masa lalu, kenapa sebagai generasi penerus kita malah ingin menjualnya kepada swasta dan asing??? Dimana empati dan rasa terima kasih kita sebagai anak bangsa ??? Kepada seluruh masyarakat Indonesia, FSPPB memohon doa dan dukungan dalam perjuangan menjaga keutuhan Peetamina tetap 100% milik Negara, milik seluruh Rakyat Indonesia!!!, " pungkasnya.